Vol 5, No 1 (2018)

Table of Contents

ART 1

PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENYELESAIKAN PERKARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM WAKTU PALING LAMA 50 HARI (Studi Kasus Pada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya)
Akbar Pahlevi Iskandar
PDF
1-10
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANK JATIM CABANG HR. MUHAMMAD SURABAYA DAN CABANG JOMBANG (PUTUSAN NOMOR 77/Pid.Sus/2013/PN.Sby DAN PUTUSAN NOMOR 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby)
Nisya Septik Prianda
PDF
11-19
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI PUBLIK JAWA TIMUR NOMOR: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 TERHADAP KEABSAHAN ALIH FUNGSI WADUK SAKTI SEPAT DI KELURAHAN LIDAH KULON, KECAMATAN LAKARSANTRI, KOTA SURABAYA
Elisadiah Puspitarini
PDF
20-33
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 0122/PDT.G/2014/PN.SBY TENTANG PETITUM YANG TIDAK JELAS DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN
Intan Miftahul Jannah
PDF
34-41
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSIPENGANGKUTAN LAUT OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1007 K/Pdt/2014)
Tiara Wahyu Putri
PDF
42-48
PENGAWASAN PENARIKAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN JASA PARKIR TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH KOTA SURABAYA
Erdiansyah Reppy Pratama
PDF
49-62
PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TERKAIT KESELAMATAN PENUMPANG JASA ANGKUTAN BUS AKDP JAWA TIMUR
Achsanatya Ubudina
PDF
63-73
PROBLEMATIKA PENGATURAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DI INDONESIA
Affrianto Syahputra
PDF
74-83
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN UTAMA PERUMAHAN TAMAN PINANG INDAH KABUPATEN SIDOARJO
Abdurrahman Fakhrusy
PDF
84-93
TINJAUAN YURIDIS PASAL 134 HURUF G UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT LARANGAN KONVOI MOTOR
Fryansah Eka Putra Priyono
PDF
94-104
PROBLEMATIKA HUKUM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015)
Mega Kusuma Dewi
PDF
105-112
PENEGAKAN HUKUM PASAL 26 AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERKAIT SENSOR INTERNAL TERHADAP ISI SIARAN PADA TELEVISI BERLANGGANAN
Achmad Akbar Rosyidi
PDF
113-121
PROSES PENYELESAIAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DI POLISI RESORT KOTA SIDOARJO
Adhitya Dwinda Saputra
PDF
122-129
PROBLEMATIKA TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK USIA 0 SAMPAI 5 TAHUN
Giovanni Ramadhan
PDF
130-137
ANALISIS YURIDIS PERATURAN LARANGAN PENGGUNAAN MERKURI TERHADAP PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Anggriawan Putra Risnantya
PDF
138-151
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN BOJONEGORO
Desi Putri Andriyani
PDF
152-162
PENEGAKAN HUKUM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG ITE TERKAIT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMUAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA
Tasya Iftitahul Ahsani
PDF
163-169
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENGATURAN BATAS USIA PENSIUN PEKERJA SWASTA SEBAGAI PENERIMA MANFAAT PROGRAM JAMINAN PENSIUN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Dimas Putra Sugiarto
PDF
170-179
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
Tino Irfan Saputro
PDF
180-186
SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT
Ardiansyah Putra Ramadhan
PDF
187-198